ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021

Abstract

Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya di Provinsi Riau mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan harga dan kepastian hukum dalam transaksi antara pekebun dan perusahaan mitra. Namun, pelaksanaan regulasi ini di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan berbagai hambatan yang menghambat pencapaian tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan sosiologis faktor-faktor penghambat implementasi Pergub tersebut serta merumuskan strategi perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan dinas teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan ini meliputi ketiadaan sanksi hukum terhadap perusahaan, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan petani. Tidak adanya mekanisme pengaduan serta dominasi posisi tawar perusahaan turut memperparah kondisi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupi implementasinya. Diperlukan pendekatan integratif dalam tata kelola kebijakan agar regulasi tidak berhenti sebagai norma formal, melainkan mampu memberi dampak substantif bagi masyarakat agraris.