Tantangan Dan Peluang Sistem Administrasi Negara Indonesia Di Era Digital
DOI:
https://doi.org/10.31849/y08w3251Keywords:
digitalisasi, administrasi negara, E-government, tantangan, peluangAbstract
Kajian ini difokuskan pada identifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses pengelompokkan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, adanya kesenjangan akses digital antarwilayah, rendahnya tingkat literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan peluang besar melalui penerapan e-government, pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
References
[1] Bank, W. (2021). Digital Government in Indonesia: Opportunities and Challanges. Washington D.C: World Bank.
[2] Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin. (2023). Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia Building Innovative and Efficient Public Services in. PALLANGGA PRAJA, 5(1).
[3] Databoks, K. (2025). Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2025.
[4] Development., O. for E. C. and. (2020). Digital Government Index 2019 Results. Paris: OECD Publishing.
[5] Dunggio, R. (2025). Birokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. 5, 3871–3879.
[6] Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
[7] Heeks, R. (2018). Information and Communication Technology for Development (ICT4D). London: Routledge.
[8] Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan perkembangannya di Indonesia (1st ed.). Sumatera Barat: LPP Balai Insan Cendekia.
[9] Juniyengsi, V. (2024). Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Sosial Humaniora, 1(2), 127–151.
[10] Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia 4(2), 134–147.
[11] Komarudin, D., Mu, S., Praja, S. J., & Setiawan, S. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan. 8(2), 575–583.
[12] Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., & Takdir, M. (2024). Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. 5(1), 23–32.
[13] Nugroho, R. (2018). E-Government di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[14] Nugroho, Y., & Sari, D. (2022). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik di INodonesia. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 115–128.
[15] PANRB, K. (2024). Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024.
[16] Pasolong, H. (2019). Teori Administtrasi Publik (9th ed.). Bandung: Alfabeta.
[17] Prabowo, A., & Lukman, S. (2026). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) di Kementerian BUMN: Tantangan, Kemajuan, Dan Prospek Ke Depan. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 5(1), 550–565.
[18] Pratama, A. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangannya di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 45–60.
[19] Prayitno, A. (2023). Technological Innovation in Public Administration Transformation : Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. 8(4).
[20] Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 110.
[21] Programme, U. N. D. (2022). Governance for Sustainable Development. New York: UNDP.
[22] Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
[23] Setiawan, I., & Art, N. D. B. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 234–248.
[24] Sulthony, A., Khan, A., Nugroho, T. C., Eka, A., Ramadhan, M. N., Negara, A., & Makassar, U. N. (2025). Pelayanan Publik Inklusif di Era Digital : Studi Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas Inclusive Public Service in the Digital Era : A Study on the Accessibility of Local Government Websites for Persons with Disabilities. 1(2), 27–43. https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307
[25] Susilawati, F. E., & Yanti, R. (2023). Transformasi Digital Pemerintah ( Studi Kasus : Implementasi e-Government dan Hambatannya ). 3(2), 80–94.
