Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) FKTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi Dana kapitasi merupakan dana yang diberikan pemerintah daerah melalui puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu kepala seksi jaminan kesehatan masyarakat, pemegang program jaminan kesehatan masyarakat dan bendahara jaminan kesehatan puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme keuangan daerah menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP di Puskesmas khususnya puskesmas yang belum BLUD, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk menyusun Perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana kapitasi
Downloads
References
Abdul Gani Hasan, Wiku B.B Adisasmito (2017), “Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia vol 6, September 2017.
Desi Fitrianeti, Lukman Waris, Anni Yulianti (2017), “Penganggaran dan Penerimaan Dana Kapitasi Program JKN di Daerah Terpencil Kabupaten Kepulauan Mentawai”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 1, No. 2, Desember 2017 Pusat Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2019), Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 2019.
Imanuel Christian Undap, Lintje Kalangi, Hendrik Manossoh (2017), “Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung”.
M. Faozi Kurniawan, Budi Eko Siswoyo, Faisal Mansur, Wan Aisyah, Dedy Revelino, Welly Gadistina (2018), “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)”,bpjs,kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014, Tentang Mengatur Penggunaan Dana Kapitasi Puskesmas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, direvisi oleh Permenkes Nomor 21 Tahun 2016, tentang Penggunaan dan Kapitasi Puskesmas untuk Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional Puskesmas.
Peraturan Menteri Kesesehatan Nomor 28 tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program JKN.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Sususnan Organisasi, Tugas dan Funsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Rini Fadilah. M, David P. E Saerang, Hendrik Manosoh (2017), Implementasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pemerintah Kota Kotamobagu, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research, vol. 8, Dec. 2017
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Willia Nespita, Delmi Sulastri, Nur Afrainin Syah (2019), “Analilsis Implementasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Oleh Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat”, Jurnal IPTEKS Terapan, https://doi.org/10.22216/jit.2019.v13i3.473
Yulianto (2016), “Evaluasi terhadap Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Pada Fasilitias Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah”, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan pengembangan hokum dan HAM, Vol 5, Agustus 2016.
