Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang SOP Pelayanan PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Abstract
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan
bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara
langsung. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Dengan adanya peralihan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis
dapat meningkatkan PAD dari sektor pungutan PBB-P2. Karena jika pungutan
PBB P2 lebih dioptimalkan, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan
daerah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang SOP Pelayanan PBB-P2 di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, apa saja faktor yang menjadi
penghambat mempengaruhi Implementasi SOP Pelayanan PBB-P2 di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan bagaimana Upaya Badan
Pendapatan Daerah Bengkalis dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Sop Pelayanan PBB-P2, Penelitian ini menggunakan
pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh
langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis. Data Sekunder diperoleh melalui media online,
jurnal dan tesis yang berkaitan dengan SOP Pelayanan PBB-P2.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya target
penerimaan PBB P2 yaitu karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib
pajak (WP) dalam melunasi kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketetapan
pokok Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan seolah didukung dengan
tidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang
menunggak pembayaran PBB P2 baik berupa surat paksa maupun penyitaan.
Downloads
References
Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi di Jawa Timur). Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 1, Edisi Januari.
Bewa Ragawino. 2003. Desentralisasi dalam Kerangka Otonomi Daerah di
Indonesia. Makalah. Fisip Universitas Padjadjaran. Bandung.
Darmono. (2007). Perpustakaan Sekolah: pendekatan aspek manajemen dan tata
kerja. Jakarta: Grasindo.
Ekotama, Suryono (2010). Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure.
Yogyakarta: Media Pressindo.
Ida, Nuraida. (2008). Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta:
Kanisius.
Laksmi, dkk. (2008). Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Penerbit Pernaka
Mardiasmo. (2003). Perpajakan.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Moekijat. (2008). Adminitrasi Perkantoran. Bandung: Mandar Maju.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
Sailendra, Annie. (2015). Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP. Cetakan
Pertama, Yogyakarta : Trans Idea Publishing.
Siahaan, Marihot P. (2010). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi
Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Stup, R. (2001). Standard Operating Procedures : A Writing Guide. Dairy
Alliance, Penn State University .http://dairyalliance.psu.edu/pdf/ud011.
pdf.
Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Subarsono A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.
Tambunan, Rudi. (2008). Standard Operating Prosedures (SOP). Jakarta:
Maiestas Publishing.
Subarsono A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.
